Sejarah PPPPTK PKn dan IPS (1977 - 2016)

PPPPTK PKn dan IPS merupakan salah satu institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PPPPTK PKn dan IPS memiliki tugas dan fungsi melakukan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selama perjalananya, PPPPTK PKn dan IPS telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari nama institusi sampai tugas pokok dan fungsinya. Latar belakang pendirian PPPPTK PKn dan IPS diawali dengan adanya hasil inventarisasi masalah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada sekitar tahun 1970. Kegiatan inventarisasi masalah ini menjadi dasar perlunya pembaruan kurikulum, sistem pendidikan, dan ketenagaan. Dengan adaanya pembaruan ini menuntut perlunya upaya peningkatan kualitas guru baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan kepribadiannya melalui kegiatan pelatihan (saat itu disebut penataran). Guna mendukung upaya itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mendirikan satu institusi yang khusus menangani kegiatan pelatihan guru ini. Pada awal berdirinya institusi pelatihan ini bernama Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional IPS yang disingkat PBG Nasional IPS, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0117/O/1977 pada tanggal 23 April 1977 tentang Pembentukan Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional dan Regional. Pada surat keputusan ini ditetapkan pula mengenai penempatan BPG Nasiobal IPS di Malang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya pada saat itu, BPG Nasional IPS menjalankan berbagai pelatihan tingkat nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga teknis lainnya di lingkungan Depdikbud saat itu. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0205/O/1978 tanggal 23 Juni 1978 yang kemudian dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 182/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 institusi ini diubah namanya menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS. Nama ini selanjutnya diubah lagi menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP (PPPG IPS dan PMP) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0278/O/1979 tanggal 26 Desember 1979. PPPG IPS dan PMP saat itu berlokasi di Jalan Yogyakarta no 9 Malang (sekarang JL. Veteran 9 Malang). Pada awal pendiriannya, PPPG IPS dan PMP ini didukung oleh IKIP Malang (sekarang menjadi Universitas Negeri Malang), terutama dalam hal kegiatan operasionalnya. Rektor IKIP Malang saat itu berperan sebagai pembina. Kegiatan operasionalnya didampingi oleh Tim Pengembang yang diketuai oleh Pembantu Rektor I dan wakil ketua/sekretaris Laboratorium Pancasilai sebagai sekretaris. PPPG IPS dan PMP ini bertugas menyelenggarakan penataran bagi guru serta mengusahakan peningkatan cara penyajian dan materi penataran.   PPPG IPS dan PMP Malang diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 20 Mei 1981 oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu Prof Darji Darmodiharjo, S.H. mewakili Mendikbud. Peresmian tanggal 20 Mei 1981 inilah yang selanjutnya dijadikan tonggak berdirinya PPPG IPS dan PMP.   Pada tahun 1990 sesuai dengan SK Mendikbud nomor 0529/O/1990 tanggal 14 Agustus 1990, tugas dan fungsi PPPG IPS dan PMP mengalami pengembangan yaitu melaksanakan penataran dan pengembangan teknis pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi kerja guru untuk mendukung usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan. Seiringan dangan perubahan struktur organisasi di lingkungan Depdiknas, perubahan nama institusi tertuang dalam Peraturan Mendiknas nomor 8 tahun 2007. PPPG IPS dan PMP berubah nama instansi menjadi Pusat Pengembangn Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikut adalah Kepala Pusat yang pernah menjabat di PPPPTK PKn IPS: Drs. Masrukan (1980 – 1986) Drs, Ktut Sudiri Panyarikan, S.H. (1986 – 1991) Drs. Mas Aboe Dhari, Dipl.C.A. (1991 – 1999) Drs. H. Suparman Adi Winoto, S.H., M.Hum (1999 – 2014) Dr. Sumarno (2014 – 2015) Drs. Muhadjir, M.M (2015 – Sekarang) Selama perjalanannya, mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan pembangunan dan penambahan fasilitas secara bertahap. Dengan luas area sekitar satu hektar di Jalan Veteran No. 9 Malang, dianggap kurang bisa memenuhi standar lembaga diklat pada saat itu. Sehingga, pada tahun 2007 mulailah dirintis pembangunan gedung baru untuk PPPPTK PKn dan IPS yang berlokasi di Jalan Arhanud, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pada tahun 2009, PPPPTK PKn dan IPS secara resmi pindah ke kota Batu menempati gedung baru. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, tugas dan fungsi PPPPTK PKn dan IPS mengalami perkembangan. Dengan adanya Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, PPPPTK PKn dan IPS secara struktural bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan. PPPPTK PKn dan IPS sampai saat ini telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai model pengembangan mulai dari kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan tatap muka sampai dengan diklat dengan sistem online. Selain itu juga telah melakukan beberapa kajian dan pengembangan model-model pembelajaran untuk mata pelakajan PKn dan IPS mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain itu, PPPPTK PKn dan IPS juga melakukan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan baik pengawas, kepala sekolah, sampai dengan tenaga adminstrasi sekolah.  
27.04.16 16:03  |   Si Data & Informasi

International Seminar on History Learning

P4TK PKn IPS bekerja sama dengan: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Institut Francais I d’Indonesie (IFI) Southest Asian Ministers of Education Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) telah menyelenggarakan Seminar Internasional Pendidikan Sejarah (International Seminar in History Learning) pada tanggal 6 November 2014. Kegiatan bertempat di gedung Semeru kampus P4TK PKn dan IPS dengan mengundang 100 guru Sejarah SMA/SMK se-Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kab.Malang dan Kota Batu.   Seminar diisi oleh pembicara pertama, Vincent Coquin dengan didampingi 2 orang pengamat yaitu Olivier Godin dan Eric Mabire. Ketiga narasumber langsung didatangkan dari Institut Francais I d’Indonesie (IFI). Lembaga ini merupakan salah satu pusat kebudayaan Perancis terbesar di dunia di bawah naungan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia. IFI menawarkan akses untuk memperoleh informasi budaya mengenai Perancis kontemporer melalui kegiatan: Pengajaran bahasa Perancis Kegiatan artistik bekerjasama dengan mitra kerja dari Perancis atau Indonesia Media cetak, film, internet dan buku Selain pembicara dari IFI, dihadirkan pula pembicara dari Universitas Negeri Malang yaitu Prof. Dr. Hariyono dan widyaiswara P4TK PKn IPS Yudi Setianto, M.Pd. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada peserta seminar mengenai paradigma pendidikan Sejarah di Perancis. Hal ini penting bagi para guru Sejarah agar mereka memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pembelajaran sejarah di negara lain.
26.11.14 19:33  |   Si Data & Informasi

Kontroversi Ilmu Sejarah dan Pembelajaran Sejarah

Ditulis oleh Yudi Setianto, M. Pd Jumat, 02 Desember 2011 16:08   Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dengan metode dan standar tersendiri. Sebagai sebuah ilmu, sejarah telah memenuhi syarat-syaratnya seperti (1) Pengetahuan yang dicapai secara metodis dan berhubungan secara sistematis; (2) Meliputi kelompok besar dari kebenaran umum; (3) Bersifat obyektif. Oleh karena itu mempelajari sejarah adalah mempelajari suatu metode berpikir tertentu yang disebut pemikiran historis (Hugiono dan Poerwantana, 1987:21).   Namun dalam perkembangannya, ilmu sejarah mempunyai sisi lain, yaitu pendidikan sejarah atau sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah. Salah seorang ahli sejarah yang menekuni pendidikan sejarah yaitu I Gde Widja (1989: 23) menyatakan, bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. Pendapat I Gde Widya tersebut dapat disimpulkan jika mata pelajaran sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya.   Kritik Sejarawan Terhadap Pembelajaran Sejarah Sejarah sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu dan sejarah sebagai ilmu, harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satunya atau keduanya. Hal tersebut penting, agar kekhawatiran tentang subyektifitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah. Sebagaimana pandangan Taufik Abdullah (1996: 8) bahwa sejarah sebagai alat pemupuk ideologi, betapapun luhurnya mempunyai resiko yang bisa meniadakan validitas dari apa yang akan disampaikan. Pemisahan kurikulum antara sejarah “kognitif” (pengetahuan) dengan yang “afektif “(perasaan) yang pernah dilakukan, bukan saja artifisial, tetapi juga memperlihatkan kemandulan dalam pemikiran kesejarahan. Seakan-akan, sejarah yang diketahui tidak bertolak dari keingintahuan yang subyektif, demi didapatkan kearifan yang afektif. Mengutip pernyataan dari Elton (Widja, 1997:174), sering muncul kecurigaan di kalangan sejarawan bahkan para pendidik, terhadap alasan mengkaitkan sejarah dengan proses pendidikan. Proses pendidikan sejarah dianggap hanya menjadi sumber kecenderungan etnosentris bahkan dapat mengarah ke “xenophobia”. Sementara itu, Namier berpendapat bahwa peran sejarah sebagai “moral precepts” atau ajaran moral dianggap dapat menjelma menjadi indoktrinasi sebagai legitimasi doktrin atau ideologi tertentu. Selain itu, Mahasin (Widja, 1997:176), berpandangan bahwa kritik umum kepada pendukung nilai edukatif sejarah dalam penanaman nilai-nilai sejarah melalui proses pendidikan yang lebih menonjol adalah pencapaian tujuan-tujuan edukatif yang bersifat ekstrinsik atau instrumental. Padahal dalam teori belajar yang lebih utama adalah nilai instrinsik. Penekanan sifat ekstrinsik atau instrumental dalam pendidikan sejarah akan lebih mnegarah pada pemahaman nilai sejarah sebagai landasan bagi pembentukan semacam alat cetak membentuk manusia yang sudah ditentukan sebelumnya (predefined person) baik dalam rangka “ cultural transmission” maupun dalam penyiapan “ moral precepts” bagi generasi baru. Dalam kerangka berpikir seperti ini, muncul kecenderungan atau dorongan pemujaan berlebihan terhadap masa lampau yang pada gilirannya memberi peluang bagi kekaburan realitas sejarah demi kepentingan masa kini atau kecenderungan presentisme. Pengaburan seperti ini bisa mendorong generasi baru hanya terpesona atau mengagumi masa lampau tanpa pernah berpikir secara kreatif merencanakan bangunan masa depannya. Menurut Taufik Abdullah (1996: 11) jika disimpulkan, sejarah sebagai wacana intelektual akan tampil secara bertahap dengan berbagai wajah. Pertama, sebagai sejarah yang bernada moralistik, yang merupakan pertanggungjawaban rasional akan keharusan hidup bermasyarakat. Kedua, sejarah sebagai alat pengetahuan praktis, yaitu sebagai kaca pembanding untuk mengetahui struktur hari dan dunia kini dan ketiga, sejarah sebagai pembimbing kearah pemahaman, yaitu sebagai alat dan penolong untuk memungkinkan terjadinya dialog yang kreatif dengan pergolakan jaman yang melintas dalam pengalaman hidupnya atau alat untuk memahami dunia intellegently. Sebagai jalan tengah memahami permasalahan di atas, perlu ditekankam strategi dasar berupa penanaman nilai yang dinamis progresif. Dalam perspektif ini, apabila dalam proses belajar-mengajar sejarah tidak bisa dihindarkan mengajak siswa untuk mengambil nilai-nilai dari masa lampau, bukanlah dimaksudkan agar siswa terpaku dan terpesona pada kegemilangan masa lampau. Nilai-nilai masa lampau diperlukan untuk menjadi kekuatan motivasi menghadapi tantangan masa depan (Widja, 1997: 183). Sejarah sebagai ilmu mengandung syarat-syarat ilmiah yang harus dipenuhi sebagai disiplin ilmu tertentu. Persepsi tentang sejarah harus jelas bagi guru yang mengajarkan sejarah sebagai mata pelajaran. Tujuan sejarah berbeda dengan tujuan pengajaran sejarah. Tujuan sejarah dapat bersifat filosofis, tetapi pengajaran sejarah mempunyai tujuan tertentu dalam rangka pendidikan atau bersifat didaktis. Harus disadari bahwa mata pelajaran-mata pelajaran tidak harus bersifat ilmu murni, apalgi untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Mata pelajaran sebagai alat mengabdi kepada tujuan pendidikan yang multi-aspek. Meskipun demikian, sejarah sebagai mata pelajaran tidak mengabaikan prinsip-prinsip keilmuan, konsep dasar dan prinsip keilmuan (Siswanto dan Sukamto, 1991: 22-23).   Misi Pendidikan Sejarah Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa pembelajaran sejarah merupakan perpaduan antara pembelajaran itu sendiri dan ilmu sejarah, yang mana keduanya tetap memperhatikan tujuan pendidikan secara umum. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pendidikan berpendapat tentang tujuan dari mata pelajaran sejarah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi bahwa mata pelajaran Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan 2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan 3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau 4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang 5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. Pengajaran sejarah penting dalam pembentukan jiwa patriotisme dan rasa kebangsaan. Jarolimek (1971: 221) mengatakan bahwa suatu pengetahuan sejarah yang ditunjang pengalaman praktis warga negara yang baik di sekolah membantu memperkuat loyalitas dan membantu anak-anak menemukan dirinya dengan latar belakang sejarah luas. Sedangkan Rowse (1963: 111) menegaskan bahwa sejarah adalah suatu mata pelajaran yang bernilai pendidikan tinggi. Sementara itu Collingwod (1973: 1520) mengatakan bahwa nilai sejarah adalah mengajarkan kepada kita tentang manusia dan apa yang telah dilakukannya. Dalam konteks pembentukan identitas nasional, pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental (Kartodirdjo, 1993:247). Menurut Hamid Hasan dalam Kongres Nasional Sejarah tahun 1996, secara tradisional tujuan kurikulum pendidikan sejarah selalu diasosiasikan dengan tiga pandangan yaitu: 1) “perenialisme” yang memandang bahwa pendidikan sejarah haruslah mengembangkan tugas sebagai wahana “transmission of culture”. Pengajaran sejarah hendaklah diajarkan sebagai pengetahuan yang dapat membawa siswa kepada penghargaan yang tinggi terhadap “ the glorious past”. Kurikulum sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk mampu menghargai hasil karya agung bangsa di masa lampau, memupuk rasa bangga sebagai bangsa, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional. 2) esensialisme, menurut pandangan ini, kurikulum sejarah haruslah mengembangkan pendidikan sejarah sebagai pendidikan disiplin ilmu dan bukan hanya terbatas pada pendidikan pengetahuan sejarah. Dalam pandangan aliran esensialisme, siswa yang belajar sejarah harus diasah kemampuan intelektualnya sesuai dengan tradisi intelektual sejarah sebagai disiplin ilmu. Kemampuan intelektual keilmuan antara lain menghendaki kemampuan berfikir kritis dan analitis terutama dikaitkan dalam konteks berfikir yang didasarkan filsafat keilmuan. 3) rekonstruksi sosial, pandangan ini menganggap bahwa kurikulum pendidikan sejarah haruslah diarahkan pada kajian yang mengangkut kehidupan masa kini dengan problema masa kini. Pengetahuan sejarah diharapkan dapat membantu siswa mengkaji masalah untuk memecahkan permasalahan. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam sejarah masa lampau sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan siswa masa kini. (Hasan , 1997:138-139). Namun klasifikasi seperti pandangan di atas tidak perlu dijadikan pegangan mutlak dan terpisah oleh para pengembang kurikulum sejarah. Sebagai wahana pendidikan, kurikulum sejarah harus diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pengembangan rasa kebangsaan, kebanggan atas prestasi gemilang masa lalu bangsa, mampu menarik pelajaran dari peristiwa masa lampau untuk digunakan dalam melanjutkan prestasi gemilang bangsa bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang (Hasan , 1997:139).   Hal yang wajar terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami kenyataan sosial termasuk dalam masalah sejarah. Hal ini juga dikemukakan oleh Taufik Abdullah (1996: 5) bahwa sejarah sebagai ingatan kolektif memberikan keprihatinan sosial-kultural akan hasrat peneguhan integrasi. Dalam konteks ini, terkaburlah batas-batas antara “kepastian sejarah” dengan “kewajaran sejarah”, antara “apa yang sesungguhnya telah terjadi’ dan “apa yang semestinya harus terjadi”. Ungkapan lain untuk menjelaskan hal tersebut adalah terbaurlah hasil rekonstruksi kritis terhadap sumber sejarah dengan keinginan akan masa lalu sebagai landasan kearifan masa kini. Namun usaha untuk menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi ataupun sebagai landasan nilai merupakan hal yang sah, baik secara akademis maupun secara etis (Abdullah,1996: 7). Pengajaran sejarah lebih bersifat “confluent” artinya dapat untuk mengembangkan berbagai ranah sekaligus. Ranah kognisi, afeksi dan konasi secara bersama-sama membentuk “ sikap keseluruhan”. Aspek kognisi merupakan penggerak perubahan karena informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan untuk bertindak. Kognisi yang salah akan menimbulkan afeksi dan konasi yang salah pula. Afeksi dan konasi yang benar hanya dapat dihasilkan oleh kognasi yang benar (Mar’at, 1982 : 13). Ini berarti bahwa pengajaran sejarah yang salah akan menimbulkan sikap yang salah, palsu atau munafik. Bila salah, maka tindakan lahirnya juga menghasilkan tindakan yang salah (Moedjanto, 1985: 6). Berfokus pada fungsi pengajaran sejarah untuk meningkatkan proses penyadaran diri, maka dua aspek didaktik sejarah perlu ditonjolkan yaitu (1) segi teknik penyampaian atau metodenya dan (2) segi substansialnya atau silabus. Kedua aspek terdapat pengaruh timbal balik, keduanya bertalian dengan usia serta tingkat pendidikan anak didik. Prinsip pemilihan substansi dalam didaktif sejarah adalah (Kartodirdjo, 1993:254-257): 1) pendekatan secara lokosentris, mulai dengan mengenal lokasi sejarah di sekitarnya 2) pendekatan konsentris, mulai lingkungan dekat meluas ke lingkup nasional terus ke yang internasional 3) temasentris yaitu pilihan tema tertentu yang menarik sekitar pahlawan atau monumen, dan lain sebagainya 4) kronologi: urutan kejadian menurut waktu 5) tingkatan presentasi dari deskriptif-naratif ke deskriptif-analitis, mulai dari cerita tentang “bagaimana” terjadinya, sampai pada “mengapa”-nya 6) sejarah garis besar dan menyeluruh Inti pembelajaran sejarah adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap bangsa, jati diri dan budi pekerti kepada anak didik. Buku pelajaran sejarah hendaknya disusun dengan ketentuan-ketentuan ilmiah yang berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional (Hugiono dan Poerwantana, 1987:90). Melalui proses belajar sejarah bukan semata-mata menghapal fakta, siswa dapat mengenal kehidupan bangsanya secara lebih baik dan mempersiapkan kehidupan pribadi dan bangsanya yang lebih siap untuk jangka selanjutnya (Hasan, 1997:141). Sementara itu, Krug (1967:22) berpendapat bahwa pengajaran sejarah bangsa merupakan upaya terbaik untuk memperkuat kesatuan nasional dan untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan jiwa patriotik. Sedangkan Sartono Kartodirdjo (1993:258) menyatakan peranan strategis pengajaran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa menuntut suatu penyelenggaran pengajaran sejarah sebagai pemahaman dan penyadaran, sehingga mampu membangkitkan semangat pengabdian yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab serta kewajiban. Kepekaannya terhadap sejarah akan melahirkan aspirasi dan inspirasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara. Hugiono & Poerwantana (1987:88) berpendapat, tujuan mempelajari sejarah tidaklah sama dengan tujuan sejarah, menyangkut persoalan didaktis dan juga filsafat. Tujuan pelajaran sejarah merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Sejarah sebagai bahan pelajaran harus disusun searah dengan dasar dan tujuan Pendidikan Nasional. Anak didik harus mampu menemukan nilai-nilai yang ada pada materi sejarah yang dipelajarinya dan mampu merekonstruksi hubungan antar nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran sejarah tersebut, baik dalam konteks hubungan antar nilai-nilai yang terdapat dalam materi sejarah yang disampaikan secara parsial maupun hubungannya dengan nilai-nilai yang terjadi saat ini. Sebab pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya untuk diketahui, tetapi diharapkan dapat dipakai untuk memperbaiki usaha-usaha di masa mendatang (Barnadib: 1973:45). Sejarahlah yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi generasi muda dengan pengungkapan model-model tokoh sejarah dan pelbagai bidang. Maka dari itu, sejarah masih relevan untuk dipakai menjadi perbendaharaan suri-tauladan, berkorban untuk tanah air, berdedikasi tinggi dalam pengabdian, tanggung jawab sosial besar, kewajiban serta keterlibatan penuh dalam hal-ihwal bangsa dan tanah air. Sartono Kartodirdjo (1993:247) berpendapat bahwa pembelajaran sejarah berkedudukan sangat strategis dalam pendidikan nasional sebagai “soko guru” dalam pembangunan bangsa. Pembelajaran sejarah perlu disempurnakan agar dapat berfungsi secara lebih efektif, yaitu penyadaran warga negara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan pelajaran Sejarah Nasional ialah (a) membangkitkan, mengembangkan, serta memelihara semangat kebangsaan; (b) membangkitkan hasrat mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam segala lapangan; (c) membangkitkan hasrat mempelajari sejarah kebangsaan dan mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah dunia; (d) menyadarkan anak tentang cita-cita nasional untuk mewujudkan cita-cita itu sepanjang masa (Ali, 2005:178). Menurut Wahid Siswoyo dalam bukunya “Seminar Sejarah” yang dikutip oleh Hugiono & Poerwantana (1987:7), dikemukakan beberapa hal, antara lain, bahwa (1) Sejarah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme; dab (2) Sejarah yang mempunyai fungsi pedagogis dan merupakan alat bagi pendidikan membutuhkan pedoman atau pegangan yang dapat digunakan untuk mencapai cita- cita Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan sejarah yakni dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, proses sosialisasi sikap nasionalisme dapat dilaksanakan secara lebih sistematik dan terencana, yaitu melalui proses internalisasi. Proses internalisasi merupakan proses untuk menjadikan suatu sikap sebagai bagian dari kepribadian seserorang. Dalam upaya mensosialisasikan sikap nasionalisme, strategi belajar mengajar pendidikan sejarah dilakukan melalui tahap pengenalan dan pemahaman, tahap penerimaan, dan tahap pengintegrasian (Hizam, 2007:289). Untuk lebih mendapatkan dampak positif dari pendidikan sejarah maka perlu juga dilakukan upaya-upaya transformasi terhadap paham nasionalisme yang ada ke dalam bentuk tindakan-tindakan nyata yang kondusif bagi perwujudan keadilan sosial (Sudarsono, 1991: 551).   Daftar Rujukan Abdullah, Taufik . 1996. “ Di Sekitar Pengajaran Sejarah yang Refkletif dan Inspiratif”. Dalam Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi 6 oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Ali, Moh. R. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta: LkiS. Barnadib, Imam . 1973. Dasar-Dasar Metode Sejarah Pendidikan . Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta, Collingwod,R.G. 1973. The Idea of History. London: Oxford University Press. Hasan, Hamid S. 1997. “Kurikulum dan Buku Teks Sejarah” dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 di Jakarta. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Hizam, Ibnu. 2007. Kontribusi Minat Belajar dan Kemampuan Klarifikasi Nilai Sejarah dalam Pembentukan Sikap Nasionalisme dalam Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 3, No. 2, Juni 2007. Hugiono dan Poerwantana, P.K. 1987: Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta : PT Bina Aksara Jarolimek, John. 1971. Social Studies in Elementary Education.Ney York: Macmillan Co. Kartodirdjo, Sartono. 1993.Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Krug, Mark. M. 1967. History and the Social Sciences. Walthan Mass: Braisdell Mar’at. 1982. Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Moedjanto, G . 1985. Pengembangan Konsep Diri Lewat Pengajaran Sejarah. Seminar Nasional IV di Yogyakarta 16 s/d 19 Desember 1985. Jakarta: Depdikbud Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Rowse, A.L. 1963. The Use of History. London: Macmillan & Co. Siswanto dan Sukamto, G.M. 1991. Penafsiran Sejarah. Malang : Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP. Sudarsono, Juwono. 1991. Orang Awam, Keadilan Ekonomi Politik dan Nasionalisme. Jakarta : Prisma Pustaka LP3ES Widja, I Gde. 1989. Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan. Semarang: Satya Wacana. ___________. 1997. “Permasalahan Metodologi dalam Pengajaran Sejarah di Indonesia suatu tinjauan reflektif dalam mengantisipasi perkembangan abad XXI” dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Jakarta. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
08.04.10 15:38  |   Si Data & Informasi
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
Jl. Arhanud, Ds. Sekar Putih Kel. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu
Jawa Timur
Telp. 0341-532100
Fax. 0341-532110
, p{2}
Copyright © 2016 PPPPTK PKn & IPS
Powered by Lubna.Us