Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Pengawas Sekolah

02.Dec.11 15:44  |  Oleh Si Data & Informasi   |  

Ditulis oleh Dra. Retno Kinteki, M.Sos

Jumat, 02 Desember 2011 16:37

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 disebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan dalam ayat ke 3 disebutkan bahwa, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 disebutkan, pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru. Kemudian pada pasal 15 ayat 4 dijelaskan, bahwa pengawas sekolah harus melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Dengan demikian pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas kepengawasannya. Pengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal.

Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008: 6) menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pengawas dari seluruh propinsi, ternyata pembinaan terhadap para pengawas satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya boleh dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengawas sekolah berjalan apa adanya dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan dengan berbekal kemampuan yang telah dimilikinya. Pengawas juga membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan tupoksinya namun laporan tersebut belum dijadikan dasar bagi upaya pembinaan para pengawas. Kalaupun ada pembinaan terbatas pada arahan dan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para pengawas dan pejabat lainnya. Pembinaan para pengawas yang dilaksanakan secara terencana dan bersinambungan yang mengarah pada kemampuan profesional para pengawas dan pengembangan karirnya sebagai tenaga fungsional belum banyak dilaksanakan.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan pengawas dengan waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai wahana belajar bersama.

 

  1. Standar Kompetensi Pengawas

Pengawas satuan pendidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah yang menjadi binaannya. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina guru dalam meningkat­kan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas satuan pendidik­an/sekolah, diperlukan kemampuan-kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional. Oleh sebab itu, kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara bekelanjutan. Tanpa memiliki kompetensi profesional dalam hal kepengawasan, para pengawas akan sulit meningkatkan kinerjanya sehingga langsung maupun tidak langsung tidak akan berdampak terhadap mutu kinerja sekolah atau satuan pendidikan yang dibinanya.

Dalam permendiknas nomor 12 tahun 2007 mengenai standar kompetensi pengawas disebutkan bahwa pengawas sekolah selain harus memiliki kualifikasi tertentu juga harus memiliki kompetensi standar sebagai standar minimal. Ada enam dimensi kompetensi yang meliputi :

  1. Kompetensi Kepribadian.
  2. Kompetensi Supervisi Manajerial.
  3. Kompetensi Supervisi Akademik.
  4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan.
  5. Kompetensi Penelitian Pengembangan.
  6. Kompetensi Sosial.

Dari 6 dimensi kompetensi tersebut dijabarkan lagi menjadi 36 kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas. Sedangkan kepala sekolah terdapat 5 dimensi kompetensi dengan penjabaran 33 kompetensi yang harus dikuasai, dan untuk guru terdapat 4 dimensi kompetensi dengan penjabaran 24 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru.

Seperti disebutkan di atas, bahwa dari hasil penelitian, kompetensi pengawas sekolah di bidang supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian pengembangan yang masih rendah. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pengawas mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pengawas, mereka menyatakan mengetahui mengenai permendiknas nomor 12 tahun 2007 dan memiliki kompetensi seperti yang diharapkan dalam permen tersebut. Tetapi dalam kenyataannya standar kompetensi pengawas memang belum memenuhi seperti yang tertuang dalam permen tersebut. Contohnya adalah kompetensi mereka mengenai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) masih sangat minim, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan PTK. Padahal dalam standar kompetensi ke 5 mengenai penelitian dan pengembangan, pada sub kompetensi ke 8 disebutkan bahwa pengawas mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah. Selain itu dalam kompetensi ke 3 mengenai kompetensi supervisi akademik, yaitu sub kompetensi ke 8 memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan. Pada kenyataannya sebagian besar pengawas masih belum melek teknologi. Hal inilah yang menjadikan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP mengadakan diklat Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah dalam upaya untuk lebih memantapkan kompetensi pengawas sekolah.

Posisi, peran dan eksistensi pengawas harus terus dibina agar citra pengawas satuan pendidikan/sekolah lebih meningkat sebagaimana yang kita harapkan. Pengawas harus mempunyai nilai lebih dari guru dan kepala sekolah baik dari segi kualifikasi, kemampuan, kompetensi, finansial dan dimensi lainnya agar kehadirannya di sekolah betul-betul didambakan stakeholder sekolah. Dengan meningkatnya kompetensi pengawas diharapkan terjadi peningkatan kinerjanya sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dibinanya. Pembinaan diberikan kepada para pengawas satuan pendidikan untuk semua kategori jabatan pengawas yakni pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan pengawas utama.

Tugas pengawas dalam melakukanpenilaian dan pembinaan bukanlah tugas yang ringan, karena bukan sekedar datang berkunjung ke sekolah tanpa ada tidak lanjutnya. Tugas menilai dan membina membutuhkan kemampuan dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan memberikan treatment yang diperlukan serta komunikasi yang baik antara pengawas sekolah dengan setiap individu di sekolah. Arti pembinaan sendiri adalah memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan pengawas sekolah dapat menjadi partner kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolah binaannya, bukan lagi menjadi seorang “pengawas” yang mencari-cari kesalahan guru dan kepala sekolah.

 

  1. Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Penidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan sejalan dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas satuan pendidikan/sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya. Oleh sebab itu, pembinaan pengawas agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial mutlak diperlukan. Tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinasi) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003). Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Sehingga pengawas memiliki tugas pokok pengawasan akademik dan pengawasan manajerial seperti berikut ini.

Tabel Matrik Tugas Pokok Pengawas

Rincian
Tugas

Pengawasan Akademik
(Teknis Pendidikan/ Pembelajaran)

Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah)

Inspecting/
Pengawasan

  • Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran
  • Proses pembelajaran/ praktikum/ studi lapangan
  • Kegiatan ekstra kurikuler
  • Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar
  • Kemajuan belajar siswa
  • Lingkungan belajar
  • Pelaksanaan kurikulum sekolah
  • Penyelenggaraan dministrasi sekolah
  • Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah
  • Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah
  • Kerjasama sekolah dengan masyarakat

Advising/
Menasehati

  • Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif
  • Guru dalam meningkatkan kompetensi professional
  • Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar
  • Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
  • Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik
  • Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan
  • Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan
  • Kepala sekolah dalam peningkatan kemamapuan professional kepala sekolah
  • Menasehati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah
  • Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah

Monitoring/
Memantau

  • Ketahanan pembelajaran
  • Pelaksanaan ujian mata pelajaran
  • Standar mutu hasil belajar siswa
  • Pengembangan profesi guru
  • Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar
  • Penyelenggaraan kurikulum
  • Administrasi sekolah
  • Manajemen sekolah
  • Kemajuan sekolah
  • Pengembangan SDM sekolah
  • Penyelenggaraan ujian sekolah
  • Penyelenggaraan penerimaan siswa baru

Coordinating/
mengkoordinir

  • Pelaksanaan inovasi pembelajaran
  • Pengadaan sumber-sumber belajar
  • Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru
  • Mengkoordinir peningkatan mutu SDM sekolah
  • Penyelenggaraan inovasi di sekolah
  • Mengkoordinir akreditasi sekolah
  • Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan

Reporting/ melaporkan

  • Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran
  • Kemajuan belajar siswa
  • Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik
  • Kinerja kepala sekolah
  • Kinerja staf sekolah
  • Standar mutu pendidikan
  • Inovasi pendidikan

 

Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program pembinaan. Adapun tujuan khusus pembinaan pengawas satuan pendidikan adalah agar para pengawas satuan pendidikan/sekolah:

1. Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya.

2. Meningkatnya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi kinerjanya.

3. Mampu bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan/sekolah binaannya.

4. Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.

5. Berjalannya jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan fungsional.

6. Hasil yang diharapkan dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah diperolehnya pengawas yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannnya.

Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan guna menjadikan pendidikan formal persekolahan menjadi motor dan agen perubahan yang dapat memberi dampak pada semua jalur pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Hal ini memerlukan pemikiran bersama serta kerja bersama untuk secara bertahap makin dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan serta tuntutan perubahan yang sangat cepat akan mutu persekolahan, yang mau tidak mau memerlukan respons yang cerdas dari tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Oleh karena itu pengawas sebagai tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan khususnya persekolahan, perlu terus melakukan upaya memposisikan diri yang makin tepat dalam konteks pembangunan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan melalui persekolahan, sehingga peran yang dimainkan akan makin memberi dampak signifikan bagi masyarakat, dan dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini. Maka orientasi pada mutu nampaknya perlu lebih mendapat perhatian serta menjadikan dasar dalam setiap melaksanakan tugas kepengawasan, sehingga kontribusi pengawas bagi peningkatan mutu pendidikan makin bermakna.

Dalam bidang pendidikan, pandangan tentang mutu tersebut dapat dilihat dari standar-standar yang telah ditetapkan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan (quality in fact) dan dari kepuasan pelanggan atau konsumen pendidikan (quality in perception). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur organisasi sekolah atau kepala sekolah dan pendekatannya bersifat top down, sementara peningkatan mutu terkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat bottom up. Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekolah sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu (quality assurance) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (qualitity enhancement).

Dalam kaitan tersebut, maka pengawasan di sekolah perlu lebih menekankan pada mutu melalui tahapan quality assurance dengan pemantauan kesesuaian dengan standar-standar pendidikan, yang kemudian diikuti dengan quality enhancement, sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat menjadi gerakan bersama dengan motor utamanya adalah pengawas melalui pelaksanaan supervisi manajerial dan supervisi akademik. Gambar di bawah inimenunjukan dua aspek penting berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, yaitu tenaga birokrasi yang mempunyai otoritas kebijakan mutu dan pengawas dengan otoritas penjaminan mutu dan tindaklanjutnya melalui peningkatan mutu setelah diperkuat dengan kebijakan mutu.

 

  1. Penutup

Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan harus terus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan. Pembinaan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan setempat. Pembinaan pengawas satuan pendidikan mencakup pembinaan profesi dan pembinaan karir. Pembinaan profesi diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk meningkatkan pangkat dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah harus dirancang dan dikembangkan secara terpola dan bersinambungan agar kemampuan profesional dan karir pengawas satuan pendidikan mendorong peningkatan kinerjanya. Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Dinas Pendidikan tingkat propinsi melalui program-program yang jelas, terarah serta dievaluasi secara terencana.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme ini maka diperlukan standardisasi kompetensi pengawas sekolah sebagai jaminan kesamaan penguasaan kompetensi yang diperlukan dalam hal pengawasan sekolah sehingga sekolah dapat lebih dilayani dan dibina secara efektif, efisien dan produktif. Disusunnya standar kompetensi pengawas, terutama karena masih adanya beberapa permasalahan dalam hal kepengawasan yaitu : (1) masih adanya keragaman kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; (2) belum adanya alat ukur untuk mengetahui kemampuan pengawas sekolah, dan (3) belum adanya pembinaan pengawas sekolah yang terarah. Sedangkan tujuan disusunnya standar kompetensi pengawas sekolah adalah: (1) sebagai acuan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas kepengawasannya di sekolah; (2) pembinaan dan peningkatan mutu pengawas sekolah; (3) peningkatan kinerja pengawas sekolah sesuai dengan profesinya.

Mengingat beratnya tugas kepengawasan tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa pengawas sekolah harus menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya, dan untuk mencapainya diperlukan upaya untuk meningkatkan profesionalismenya. Selain berbagai alasan pentingnya peningkatan profesionalisme pengawas sekolah seperti di atas maka peningkatan profesionalisme pengawas sekolah juga harus dilakukan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin komplek, serta untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional secara efisien.

 

  1. Referensi

Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta.

Nana Sudjana. 2006. Standar Mutu Pengawas. Jakarta: Depdiknas.

____________. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Tita Lestari. 2009. Penyusunan Program, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan. Materi ToT Calon Pengawas. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK, Departemen Pendidikan Nasional.

Uhar Suharsaputra. 2009. Membangun Pengawasan Pendidikan Berorientasi Mutu.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
Jl. Arhanud, Ds. Sekar Putih Kel. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu
Jawa Timur
Telp. 0341-532100
Fax. 0341-532110
, p{2}
Copyright © 2016 PPPPTK PKn & IPS
Powered by Lubna.Us