Menyentuh Wilayah Perbatasan Melalui Pendidikan

07.Apr.10 15:27  |  Oleh Si Data & Informasi   |  

Ditulis oleh Deti Hendarni
Selasa, 23 Februari 2010 16:22

Di titik batas wilayah ini…

Kulihat banyak cerita tentang di seberang sana

Ada gegap gempita kota dan gemerlap tiada henti

Namun tanah airku tetap kucinta!

 

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena mempunyai nilai strategis dan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Menurut Sabarno (2001), penanganan perbatasan negara, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk itu, koordinasi dalam penanganan kawasan perbatasan hendaknya melibatkan banyak instansi, baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antarinstansi pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu penting dilakukan karena kondisi wilayah perbatasan umumnya merupakan wilayah marginal, yaitu belum mendapat perhatian secara proporsional.

Kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan, serta kesadaran masyarakat di perbatasan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama permasalahan yang mendasar terkait masuknya paham ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang berakibat lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan terjadinya disintegrasi. Selanjutnya, permasalahan sangat fenomenal pada wilayah perbatasan sebagai berikut.

1. Terjadinya perubahan batas-batas wilayah yang berakibat semakin menyempitnya luas wilayah Indonesia, seperti kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan. Contohnya garis perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, menyebabkan sekitar 200 hektar hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia. Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok..

2. Adanya fenomena kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan yang memiliki ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, seperti yang terjadi di perbatasan negara dengan Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan. Banyaknya penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan transnasional (transnational crimes). Kondisi ini diperparah dengan munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration berupa “economic asset” secara ilegal karena kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.

3. Daerah perbatasan umumnya merupakan wilayah yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata. Merupakan daerah tertinggal karena lokasinya yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Hal itu berakibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial ekonomi, dan langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot). Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas dengan latar belakang untuk memperbaiki perekonomian mengingat tingkat perekonomian negara tetangga lebih berkembang. Selain itu, kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara menjadi pemicu karena akses keluar lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayahnya sendiri. Luasnya wilayah dan pola penyebaran penduduk yang tidak merata dan sarana prasarana yang tersedia menyebabkan rentan kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial.

4. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga. Kondisi tersebut dengan mudah dapat mempengaruhi watak dan pola hidup serta rasa nasionalisme.

5. Seiring terjadinya globalisasi khususnya di bidang teknologi yang begitu pesat dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut ada juga yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, sehingga dapat merusak ketahanan nasional, mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

6. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antarpelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat, baik sumber daya alam hutan maupun laut. Terkait koordinasi pengelolaan sumber daya alam, muncul masalah sebagai berikut:

a. Kasus illegal lodging yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, 2001).

b. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya.

Berbagai permasalahan di wilayah perbatasan yang sangat kompleks tersebut, dipandang perlu untuk segera ditangani oleh seluruh elemen, karena penanganan wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan saja, tetapi berbagai lembaga atau organisasi lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan di bidang pendidikan, antara lain dilakukannya pembinaan oleh PPPPTK PKn dan IPS terhadap guru-guru yang berada di wilayah perbatasan melalui reorientasi, yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi pembangunan pendidikan (educational development approach). Mengacu pada tugas pokok dan fungsi PPPPTK, yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan IPS dan PKn berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, lembaga ini dapat memberikan andil besar dalam peningkatan kualitas manusia, khususnya kualitas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga membentuk watak dan kepribadian untuk cinta tanah air.

Model pembinaan yang dapat ditawarkan bagi guru-guru di wilayah perbatasan tentunya sesuatu yang langsung menyangkut berbagai kompetensi guru seperti kompetensi pedagogik. Dalam hal ini, model pembinaan terkait dengan kemampuan guru dalam proses pembelajaran kepada siswa, sehingga pada akhirnya siswa yang merupakan generasi penerus bangsa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika harapannya sedemikian rupa, maka model pembinaan harus bersifat praktis.

Contoh model pembinaan yang dapat ditawarkan PPPPTK PKn dan IPS antara lain dalam bentuk diklat, workshop, atau pembimbingan dengan berbagai aktivitas pembelajaran yang praktis dan menarik seperti:

1. Penanaman wawasan kegeografian tentang letak, batas, dan luas wilayah melalui pembelajaran yang mencakup praktek membaca peta, pengukuran batas dan luas, serta kunjungan pemantauan patok-patok batas wilayah. Harapannya, hasil dari kunjungan pemantauan patok-patok batas wilayah akan diperoleh informasi atau data kondisi wilayah perbatasan. Data kondisi tersebut dicocokkan dengan data yang ada di peta. Selanjutnya, secara rutin patok-patok tersebut akan terus dipantau siswa bersama guru, misalnya dua minggu, satu bulan atau beberapa bulan sekali. Hal itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus kontrol terhadap wilayah perbatasan.

2. Pembekalan dari sisi Sejarah akan diawali dengan menggali sejarah lokal melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat setempat. Informasi yang dihasilkan dari penggalian sejarah lokal merupakan dokumen penting secara tertulis yang kemudian akan dibandingkan dengan kondisi terkini, sehingga siswa dapat menemukan berbagai hal terkait perubahan atau perkembangan wilayahnya. Kesenjangan yang mungkin ditemui dari hasil perbandingan tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi siswa untuk berpikir, bersikap, dan bertindak antisipatif. Flashback Sejarah perjuangan nasional memperebutkan kemerdekaan Indonesia akan dihadirkan dalam rangka menanamkan nilai-nilai historis, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaud.

3. Untuk memperluas wawasan tentang ekonomi, guru dan siswa akan bekerja sama mendata potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya melalui kajian dokumen dan pengamatan. Dari data yang dihasilkan tersebut akan dikaji pemanfaatan dan upaya pelestariannya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mempermudah proses pengkajian, tentu saja terlebih dahulu akan dibahas konsep-konsep yang mendukung, seperti konsep dasar sumber daya alam, kegiatan ekonomi penduduk, produksi, distribusi, dan konsumsi.

4. Penguasaan aspek Sosiologi dan Antropologi akan lebih banyak memanfaatkan fakta sosial, seperti pranata sosial, stratifikasi sosial, adat istiadat, permainan tradisional, tarian daerah, upacara adat/ritual dan lainnya yang ada di wilayah perbatasan. Dari informasi yang berupa fakta sosial tersebut akan dihimpun dalam sebuah glosari sosial budaya (social and cultural glossarium), sehingga siswa memiliki dokumen tertulis. Tujuan dari aktivitas tersebut dalam rangka memperkuat kecintaan akan budaya sendiri dan mempertahankan nilai di tengah derasnya arus globalisasi yang menyakut multi dimensi, khususnya dimensi budaya yang sangat rentan di wilayah perbatasan.

5. Pembangunan watak dan jati diri bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan dilakukan melalui berbagai simulasi, aksi kemanusiaan, peduli lingkungan, dan bela negara sehingga aspek afektif yang harus dikuasai siswa tidak menjadi afektif yang dikognitifkan.

Keberhasilan pelaksanaan pembinaan guru di wilayah perbatasan melalui sentuhan pembelajaran yang bersifat implementatif akan berhasil manakala PPPPTK PKn dan IPS dapat bekerja sama dengan berbagai instansi daerah yang terkait, seperti LPMP, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi atau Kota/Kabupaten, sekolah, dan Departemen Pertahanan. Untuk mewujudkan cita-cita ini, dari wilayah perbatasan manakah bisa kita mulai?

 

Daftar Pustaka

Baidowi, Achmad. 2008. Delapan Titik Wilayah Bermasalah., http://news.okezone.com/read/2008/10/30/1/158886/1/delapan-titik-perbatasan-bermasalah. Diakses tanggal 8 Januari 2009.

Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http://www.perbatasan.com. Diakses tanggal 10 Februari 2009.

Sianturi, Eddy MT dan Nafsiah. 2009. Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI. Jakarta: Balitbang Dephan,

http://news.okezone.com/read/2008/10/30/1/158886/1/delapan-titik-perbatasan-bermasalah. Diakses tanggal 8 Januari 2009.

 

 

*) Dra. Deti Hendarni, M.S. Ed.

Widyaiswara PPPPTK PKn dan IPS

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
Jl. Arhanud, Ds. Sekar Putih Kel. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu
Jawa Timur
Telp. 0341-532100
Fax. 0341-532110
, p{2}
Copyright © 2016 PPPPTK PKn & IPS
Powered by Lubna.Us